Harga Batu Bara-CPO Meroket, Permintaan Global Tinggi Diprediksi sampai Akhir Tahun

8 Oktober 2021

Batu bara. (int)

KALTIM.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Memasuki kuartal akhir, harga-harga komoditas unggulan tanah air mengalami tren kenaikan. Yang tertinggi adalah harga batu bara dan minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Faktor penyebabnya adalah permintaan global yang tinggi.

Harga batu bara acuan (HBA) selama tahun ini terus merangkak. Hingga kemarin mencapai angka USD 161,63 per ton yang merupakan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Pada September, HBA masih berada di angka USD 150,03 per ton.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebutkan, kenaikan itu dipengaruhi meningkatnya permintaan batu bara di Tiongkok.

’’Kebutuhan meningkat untuk keperluan pembangkit listrik yang melampaui kapasitas pasokan batu bara domestik. Selain itu, permintaan batu bara dari Korea Selatan dan kawasan Eropa juga naik.

Ini seiring dengan tingginya harga gas alam,’’ ujar Agung (6/10). HBA sempat melandai pada Februari– April 2021, kemudian mengalami kenaikan beruntun pada periode Mei–September 2021. Kenaikan tersebut diprediksi konsisten hingga akhir tahun ini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia Wiguna mengatakan bahwa pelaku usaha tidak memprediksi peningkatan harga batu bara. Dia pun menyebut sebagai golden period. Peningkatan selling price itu dinikmati oleh berbagai pihak.

”Dua belas bulan naik berkali lipat, ini di luar prediksi. Tidak hanya pelaku usaha, tapi ekosistem industri batu bara juga menikmatinya. Negara pun mendapatkan penerimaan yang melonjak,” ujarnya.

Hendra membeberkan bahwa dari sisi profitabilitas, rata-rata selling price kuartal III tahun ini lebih bagus dibandingkan periode sama pada tahun lalu. Kuartal IV mendatang juga diprediksi masih positif. ”Jadi, ini dampak positif yang mendorong perekonomian kita,” bebernya.

Bagaimana potensi peningkatan produksi dalam memanfaatkan momen tersebut? Hendra mengatakan, hal itu tidak bisa langsung dilakukan. Sebab, harus melalui proses pengajuan revisi rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) kepada pemerintah.

”Itu bisa dilakukan di akhir kuartal kedua 2021. Sampai saat ini beberapa perusahaan yang merivisi RKAB juga belum mendapat persetujuan dari pemerintah. Jadi salah satu faktor pengusaha belum bisa memaksimalkan penuh harga komoditas,” urainya.

Komentar

VIDEO TERKINI