Kisruh dengan Bupati AGM, Wabup Hamdam Beri Penjelasan

20 Agustus 2021

Bupati Abdul Gafur Mas'ud bersama Wabub Hamdam (kiri) dalam satu kesempatan.

Setelah sebelumnya memilih tak banyak bicara, kini Wabup PPU Hamdam bersedia menjelaskan mengapa ia menandatangani tata naskah dinas. Tanda tangan itu kemudian oleh Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud dijadikan dasar melaporkannya kepada gubernur Kaltim, Juni lalu.

KALTIM.FAJAR.CO.ID, PENAJAM – Bupati yang akrab disapa AGM itu melaporkan wakilnya atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan tata naskah dinas. Hamdam pun sudah diperiksa oleh tim khusus dari Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov) Kaltim pada 30 Juli 2021.

Tim khusus ini dibentuk oleh wakil gubernur Kaltim, menindaklanjuti surat bupati PPU Nomor 005/755/TU-Pimp/VI/2021. Wakil Bupati (Wabup) Hamdam, kemarin (18/8), menjelaskan bahwa tanda tangannya pada tata naskah dinas itu merujuk pada dasar dan aturan, dan masuk pada kategori penyelenggaraan administrasi negara yang dibolehkan.

“Saya melakukan itu ada dasarnya dan itu kewenangan yang dibolehkan,” kata Hamdam menjawab Kaltim Post, Rabu (18/8).

Terkait pernyataan bupati tentang fitnah sana, fitnah sini, Hamdam mengatakan, itu bukan urusannya. Terlebih ia mengaku tidak melakukan fitnah. “Mudah-mudahan bukan saya yang fitnah sana-sini. Lagi pula, tugas wabup adalah membantu kelancaran tugas-tugas bupati,” kata Hamdam.

Ditanya apakah ada kontrak politik semacam komitmen batasan kerja, antara bupati dan dirinya? Hamdam mengatakan, komitmen politik yang diberikan kepadanya lebih dari itu. Hanya, lanjut dia, komitmen atau kontrak politik yang dibangun tidak bisa dijadikan dasar batasan kerja, menyusul adanya aturan yang lebih luas di atasnya.

Menurut Hamdam, masalah ini tidak memengaruhi posisinya sebagai wabup. “Saya tetap jalan sesuai kewenangan wabup, menghadiri undangan pernikahan, kedukaan, dan masuk kantor seperti biasanya,” jelasnya.

Komentar

VIDEO TERKINI