Lahan Jembatan Pulau Balang Dikuasai Perorangan

12 Agustus 2021

Jembatan Pulau Balang dikuasai kepemilikan perorangan. (Foto: int)

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA — Hampir 90 persen kepemilikan lahan jalan pendekat Jembatan Pulau Balang di Kariangau, Balikpapan dikuasai perorangan. Luas lahan yang dibutuhkan itu, 129 hektare.

Awalnya jembatan penghubung Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) itu sudah rampung awal tahun ini. “Sudah bisa dilalui. Cuma, karena jalan pendekatnya belum tembus, jadi belum bisa dimanfaatkan,” ungkap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi, (10/8/2021).

Pada 8 Maret lalu, jembatan sepanjang 804 meter yang berdiri di atas Teluk Balikpapan, telah melewati uji beban secara dinamis dan statis. Dari hasil pemeriksaan teknis itu, Jembatan Pulau Balang yang nantinya terkoneksi dengan kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, PPU, mengantongi sertifikat laik fungsi. Artinya, jembatan sudah bisa digunakan.

Namun, belum beresnya pembangunan jalan pendekat sisi Balikpapan, mengakibatkan jembatan menganggur. Persoalan utamanya, konstruksi jalan pendekat sulit dibangun karena pembebasan lahan belum beres. Padahal, jalan pendekat sisi PPU sudah jadi. Mengenai akses jalan pendekat sisi Balikpapan, Pemkot Balikpapan telah menerbitkan penetapan lokasi (penlok) pengadaan lahan akhir tahun lalu.

Kebutuhan lahan yang perlu dibebaskan seluas 129 hektare dengan estimasi anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 318 miliar. Lokasi lahan terletak di Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat. Pengadaan lahan ini merupakan tanggung jawab Pemprov Kaltim. Sementara pembangunan fisik jalan pendekat yang direncanakan sepanjang 15,35 kilometer, menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 1,5 triliun. Junaidi menerangkan, Kementerian PUPR sudah menyiapkan anggaran pembangunan fisik jalan pendekat tersebut. Namun, anggaran itu tak akan mengucur apabila pembebasan lahan belum klir. “Kami harapkan pemprov, juga bisa secara simultan untuk membebaskan lahan itu. Jadi kami bisa masuk, untuk melakukan pembangunan. Dan pembebasannya bisa dilakukan secara bertahap,” katanya.

Mantan kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XX Pontianak ini melanjutkan, Kementerian PUPR sebenarnya membuka peluang untuk bersinergi membantu pembebasan lahan tersebut. Dengan catatan, kegiatan pembebasan lahan tahap awal dilaksanakan lebih dulu Pemprov Kaltim. “Kementerian PUPR juga bisa membantu penuntasan pengadaan lahan tersebut. Tapi, paling tidak harus sharing (berbagi) dengan Pemprov Kaltim. Karena tidak bisa dikerjakan, kalau tidak siapkan lahannya dulu,” jelasnya.

Komentar

VIDEO TERKINI