Anggaran Belanja Lahan Pembangunan IKN Masih Nihil

3 Agustus 2021

Salah satu lokasi yang masuk wilayah IKN.

KALTIM.FAJAR.CO.ID, BALIKPAPAN – Pandemi Covid-19 yang masih belum terkendali membuat fokus pemerintah dalam memindahkan ibu kota negara (IKN) baru ke Kaltim terbelah. Megaproyek yang akan dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) itu dalam keadaan stagnan.

Undang-undang sebagai dasar hukum pemindahan IKN tak kunjung dibahas antara DPR dan pemerintah. Sampai saat ini, elite pusat juga belum menyampaikan kabar terbaru perihal jadwal groundbreaking. Padahal, pemerintah sebelumnya menargetkan pemindahan IKN dimulai 2024. Sejak diumumkan 2019 lalu, wacana pemindahan IKN ke Kaltim sudah bergulir dalam dua tahun terakhir.

Rencana pemerintah memulai tahapan pembangunan IKN pada tahun ini jadi perhatian publik. Pasalnya, sampai saat ini, belum sepeser pun anggaran pengadaan lahan pembangunan IKN baru digelontorkan dari kementerian atau lembaga terkait. Diketahui, pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) ditangani Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Qoswara menjelaskan, anggaran di LMAN merupakan dana yang diusulkan oleh kementerian dan lembaga, sehingga sudah teralokasikan untuk sektor-sektor tertentu. Seperti anggaran untuk pembebasan lahan tol dan sumber daya air di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), lalu pengadaan lahan untuk rel kereta api dan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan pengadaan lahan untuk pengembangan kawasan wisata di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

“Dan IKN, kami belum mendapatkan usulan tersebut. Jadi, sampai saat ini, kami belum tahu apakah ada dana untuk IKN atau tidak. Karena belum ada kementerian atau lembaga yang mengusulkan,” ujarnya dalam Media Briefing DJKN-LMAN tentang Kinerja Pembebasan Lahan Pembangunan PSN 2021, Jumat (30/7). Sementara itu, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengungkapkan, ketersediaan lahan merupakan kebutuhan mendasar dalam pembangunan infrastruktur, sehingga menjadi prasyarat agar konstruksi bisa dilaksanakan. Jika lahannya belum siap, tidak mungkin konstruksinya bisa dilaksanakan.

“Oleh karena itu, lahan ini menjadi suatu yang kritikal harus disiapkan,” katanya. Berdasarkan realisasi pendanaan lahan PSN, hingga 23 Juli 2021 sudah ada Rp 13,4 triliun yang dikucurkan LMAN. Serapan tertinggi untuk pengadaan lahan tol yang nilainya sebesar Rp 11,029 triliun, lalu bendungan sebesar Rp 1,727 triliun, irigasi sebesar Rp 136 miliar dan kereta api sebesar Rp 384 miliar. Sisanya, pengadaan lahan untuk pelabuhan sebesar Rp 43 miliar dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebesar Rp 85 miliar.

Komentar

VIDEO TERKINI