Akhirnya Pinangki Dijebloskan ke Lapas Perempuan Tangerang

3 Agustus 2021

Pinangki Sirna Malasari

KALTIM.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Terpidana korupsi, pencucian uang, dan permufakatan jahat, Pinangki Sirna Malasari akhirnya mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Tangerang, Banten. Kepastian eksekusi putusan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisantoso di Jakarta (2/8).

Eksekusi putusan Pinangki sempat disorot oleh masyarakat lantaran kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi eks jaksa tersebut ke lapas. Padahal, vonis empat tahun penjara yang diketok oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sudah berkekuatan hukum tetap sejak awal bulan lalu. ”Sebenarnya nggak ada apa-apa, hanya menyelesaikan urusan teknis administratif,” ungkap Riono kepada Jawa Pos.

Keterangan itu disampaikan oleh Riono untuk menjawab kekhawatiran publik. Setelah hukuman Pinangki disunat dari sepuluh tahun penjara menjadi empat tahun penjara, banyak pihak bertanya-tanya. Tanda tanya kian besar manakala Pinangki tidak kunjung dipindahkan dari rumah tahanan (rutan) di Kejagung ke lapas. Selain terkait teknis administratif, Riono menyebut, pihaknya menunggu respons Pinangki atas putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta.

Meski Kejagung tidak mengajukan kasasi atas putusan itu, Riono menyebut, Pinangki berhak memutuskan untuk mengajukan kasasi atau tidak. ”Kami memang terlebih dahulu memastikan, apakah terdakwa mengajukan kasasi atau tidak,” jelas dia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang sempat mempertanyakan lambatnya kejaksaan mengeksekusi putusan Pinangki berharap kejadian serupa tidak terulang.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut, eksekusi putusan Pinangki mestinya sudah dilaksanakan sejak tiga pekan lalu. Namun, pada kenyataannya eksekusi baru dilaksanakan kemarin. ”Dan kemudian agak kecewa sedikit, eksekusi itu harus ramai-ramai dulu,” imbuhnya. Padahal, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus bergerak cepat. Mereka juga harus memastikan proses hukum sama rata. Tidak membedakan satu pihak dengan pihak lainnya.

Komentar

VIDEO TERKINI